Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
| Jenis/Bentuk Peraturan | UNDANG-UNDANG |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 6 |
| Tahun | 1983 |
| Tentang | KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 31 Desember 1983 |
| Pejabat yang Menetapkan | SOEHARTO |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 12416 |
| Jumlah diDownload | 1031 |
| Tahun Pengundangan | 1983 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 49 |
| Nomor Tambahan | 3262 |
| Tanggal Pengundangan | 31 Desember 1983 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Mencabut :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959
Diubah Oleh :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu 5-2008 Tentang Perubahan Keempat Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Uu
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Uu 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Uu 28-2007
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/pmk.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
kewajiban Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang PribadiWajib Pajak Badandan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 Tahun 1983 Tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penetapan "undang-undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang-undang *)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana